Kemiskinan masih menjadi masalah di berbagai
daerah Indonesia. Setiap tahun hal ini menjadi prioritas bagi pemerintah dari
pusat hingga daerah dalam bentuk program pengentasan kemiskinan. Ada berbagai
macam faktor yang menyebabkan kemiskinan ini masih menjangkiti masyarakat. Diantaranya persoalan lapangan kerja, tidak
adanya lahan garapan bagi petani, dan upah yang rendah.
Namun jika kita melihat beberapa masalah
akhir-akhir ini kemiskinan terkadang menjadi modus bagi sebagian orang di
pemerintahan untuk meraup keuntungan. Dana yang cukup besar untuk membantu
orang-orang miskin din Indonesia terkadang menjadi sebuah modus yang
dimanfaatkan baik pada administrasi yang fiktif maupun pada pelaksanaan dalam
penyaluran bantuan.
Sebut saja pemberian bantuan di desa-desa
pedalaman yang notabene masyarakatnya berpendidikan rendah. Dalam proses
pendataan terkadang kita temukan nama-nama yang fiktif atau tak ada sama sekali
pada sebuah desa walau tak jumlahnya tak seberapa dalam satu desa namun dengan
banyaknya jumlah desa dalam satu kabupaten maka akan terkumpul jumlah yang
besar untuk masyarakat miskin yang fiktif ini.
Selanjutnya pada saat penyaluran, dapat
dengan mudah di tebak nama-nama masyarakat miskin yang fiktif tersebut tak akan
tersalurkan. Selanjutnya penyaluran bantuan baik dalam bentuk dana, bahan
makanan, bantuan materil bangunan (bedah rumah) terkadang kita dapatkan pula
berbagai macam pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah baik pada tingkat
dinas, kepala desa hingga bagian teknis penyaluran.
Masyarakat miskin yang menerima bantuan tentu
tak mengetahui seperti apa jumlah bantuan, karena mereka yang sama sekali tak
memahami aturan dan administrasi pemerintahan dalam penyaluran bantuan. Maka
tak akan ada protes dari masyarakat bahkan dalam proses sosialisasi cenderung
diarahkan untuk tutup mulut pada media bahkan dengan ancaman.
Jika kita melihat usaha yang dilakukan dengan
pemberian bantuan maka bisa saja melahirkan pertanyaan dalam benak kita, apakah
dengan penyaluran bantuan dapat menjadi solusi yang bersifat jangka panjang
untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan atau hanya sementara dan masyarakat
akan kembali menunggu dan berharap kapan bantuan akan kembali datang.
Perilaku pemerintah daerah yang telah
melakukan pemalsuan administrasi kemiskinan hingga berbagai pemotongan bantuan
untuk masyarakat miskin dapat kita lihat hanya sebagai modus untuk mendatangkan
anggaran besar di sebuah daerah. pada kenyataannya juga masyarakat miskin hanya
berharap pada bantuan tersebut sementara sumber pendapatan hidup mereka tak
pernah tersentuh oleh pemerintah hingga melawan kemiskinan dapat di tangani
dengan peningkatan pendapatan melalui hasil kerja.
Belum ada tanggapan untuk "MODUS KEMISKINAN"
Post a Comment